Senin, 05 September 2011

HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL


A.                HUKUM  LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Berdasarkan pembentukannya, Hukum Internassional terbagi dua yaitu Hukum Kebiasaan Internasional (Internasional Customary Law) dan Hukum Konvensi Internasional (Convetional Internasional Law).  

1.                  Hukum Kebiasaan Internasional
Jauh sebelum dikeluarkanya Deklarasi Stockholm 1972, Hukum Kebiasaan Internasional juga telah mengatur pencegahan pencemaran lingkungan. Misalnya, prinsip sic utere tuo ut alienum non laedas atau di kenal juga dengan prinsip good neighborliness melarang penggunaan teritorial suatu negara bila menimbulkan gangguan atau kerugian pada teritorial negara lain.
Masyarakat Internasional dalam perkembanganya lebuh cenderung untuk membentuk suatu perjanjian Internasional, karena dengan adanya kesepakatan bersama, di harapkan masing-masing negara peserta lebih memiliki rasa tanggung jawab moril yang lebih tinggi untuk mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati sendiri. Dengan demikian, akan ada suatu pengharapan bahwa hukum internasional akan lebih punya makna bila dibentuk berdasarkan perjanjian yang di kenal dengan Hukum Konvensi Internasional.
2.                  Hukum Konvensi Internsional
Perkembangan hukum konvensi di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan internasional cenderung dimulai dengan membuat perangkat hukum lunak (soft law), seperti deklarasi dan resolusi dan kemudian baru di ikuti dengan pembuatan hukum keras (hard law) seperti konveksi dan protokol.
Masyarakat internasional telah berhasil membentuk beberapa deklarasi dan konvensi nternasional untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup, baik yang mengatur tentang pencemaran laut maupun pencemaran udara daan atsmofer. Berikut ini deklarasi dan konvensi internasional tentang pengelolaan lingkungan hidup.
a.                   Hukum lunak (soft law)
Hukum lunak (soft law) merupakan satu bentuk hukum internasional yang secara tidak langsung mengikat negara, tetapi ia harus dipedoman untuk membentuk hukum masa datang (the future law).
Setelah berumur sepuluh tahun, ternyata banyak negara tidak melaksankan Deklarasi Stockholm dan 109 Rekomendasinya. Deklarasi Nairobi 1982 dibuat sebagai himbauan kepada masyarakat internasional untuk secara konsekuen dan serius menerapkan prinsip-prinsip dalam Deklarasi Stockholm. Hal ini dilakukan mengingat selama masa sepuluh tahun sebelumnya, hanya sebagai kecil negara yang mengimpletmentasikan prinsip-prinsip itu ke dalam hukum nasional mereka.
Deklarasi Nairobi ternyata juga tidak berhasil meningkatkan kepatuhan masyarakat internasioanl. Salah satu faktor penyebab adalah sengketa antara Utara dan Selatan tentang tugas dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan lingkungan. Deklarasi Rio lahir sebagai pengendali pertikaian antara negara maju dan negara berkembang terutama dalam melihat siapa harus berbuat apa. Di samping itu, Deklarasi Rio dibuat untuk menghadapi persoalan lingkungan global yang marak menjadi pembicaraan dunia, yaitu global warming dan global climate change. Deklarasi ini sangat penting bagi pengelolaan lingkungan karena secara tegas menerima prinsip Sustainable Development. Di samping itu, Deklarasi ini juga mengukuhkan beberapa prinsip hukum lingkungan baru.
Dalam perkembanganya, prinsip Sustainable Development ternyata juga tidak diinterprestasikan dan diterapkan secara baik oleh negara-negara di dunia. Setelah d evaluasi, ternyata penyebab utamanya adalah pemerintahan yang tidak bersih dan tidak peduli dalam lingkungan dan ekosistem.
b.                  Hukum keras (Hard Law)
Hard law adalah satu bentuk hukum internasional yang mempunyai kekuatan mengikat (binding power) terhadap negara peserta (contracting parties) secara langsung sesuai dengan asas pacta sunt servanda. Hard Law ini dapat berupa treaty, convetion, agreement, protocol, dan lain-lain.
Uraian pada bagian ini dibatasi pada konvensi dan protokol saja dan dibagi dalam empat bagian, yaitu perlindungan lingkungan laut, perlindungan atsmofer, konservasi alam, dan bahan beracun berbahaya (B3).
1)                  Perlindungan lingkungan laut
Regime perlindungan lingkungan laut terpisah-pisah dalam beberapa konveksi berdasarkan sumber pencemarannya. Oleh sebab itu, uraian pada bagian ini dibagi kepada beberapa subbagian, yaitu perlindungan laut dari kegiatan penambangan minyak, dumping, dan sumber dari darat.
a)      Konvensi Paris 1974
Konvensi ini aslinya bernama the 1974 Paris Convetion for Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources. Konvensi ini terdiri atas 29 pasal dan 2 Annex yang mewajibkan negara-negara peserta untuk secara individu atau bersama-sama mencegah terjadinya pencemaran laut dari bahan-bahan pencemar yang bersumber dari darat.
b)       Konvensi London 1976
Nama asli dari konvensi ini adalah Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resources yang ditetapkan di London pada tahun 1976.

c)      Konvensi Hukum laut 1982
Konvensi Hukum Laut 1982 memang tidak secara khusus mengatur tentang pencemaran lingkungan. Akan tetapi, konvensi ini pada Bab XII-nya, mengatur secara umum tentang pencegahan pencemaran laut (marine pollution).
2)                  Perlindungan atsmofer
a)      Konvensi Wima 1985
Konvensi ini di kenal nama the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer yang di buat pada tahun 1985. Preambul dari Konvensi ini menunjukan kesadaran masyarakat internasional atas ancaman yang sedang timbul terhadap atsmofer dunia. Konvensi ini merupakan hard law, tetapi memuat soft regulation, artinya Konvensi ini tidak memuat tentang standar yang harus dipenuhi dalam rangka membatasi zat perusak ozon. Sekalipun demikian, ia dapat dijadikan fondasi untuk melakukan kerja sama dalam melindungi lapisan ozon yang terbukti telah menipis.
b)      Konvensi tentang Perubahan Iklim 1992
Konvensi ini dirancang untuk mengatur tentang pemakaian gas rumah kaca (greenhouse gases) seperti CO2, CH4, N2O, HFCS, PFCS, dan SF6 yang merupakan penyebabnya terjadi global warming dan global climate change. Tujuan akhir dari konvensi ini adalah untuk menstabilkan kosentrasi gas rumah kaca pada suatu level, yang mencegah akibat merusak dari gas rumah kaca pada sistem iklim.
3)                  Konservasi Alam
Hukum Internasional untuk perlindungan kenekaragaman hayati terdapat di dalam dua konvensi internasional, yaitu CITES 1973 dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Kedua konvensi ini merupakan produk hukum internasional yang memberikan perlindungan terhadap semua spesies semua habitat di dunia ini.
a)      CITES 1973
Konvensi ini dibuat pada tahun 1973 dan ditandatangani oleh 21 negara dengan nama aslinya the Convention on Internasional Trade in Endangreed Species. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati melalui pelarangan perdagangan spesies tertentu secara internasional.
b)      Konvensi keanekaragaman Hayati
Konvensi ini mengatur perlindungan keanekaragaman hayati, baik secara ex situ maupun in situ serta equal sharing antara sesama negara anggota. Menurut Konvensi ini, negara mempunyai sovereign right atas sumber daya biologisnya, tetapi negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan sumber daya biologis yang terdapat di teritorialnya
4)                   Bahan Beracun Berbahaya
Konvensi ini dibuat untuk mengatur pelarangan perdagangan suatu negara anggota lainnya. Konvensi ini hanya membolehkan perdagangan dan perpindahan limbah B3 hanya untuk keperluan daur ulang atau untuk keperluan bahan baku industri tertentu dengan suatu syarat bahwa negara asal bersedia menerima kembali sisa limbah B3 tersebut kalau dari pemakaiannya masih meninggalkan limbah B3.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar